go green
Selasa, 21 Oktober 2014 | 00:52 WIB

Buruh di Jabar Demo Tolak Penangguhan UMK

Sabtu, 28 Desember 2012 / lintas daerah / antara

OTDANEWS.COM, Bandung - Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indoneis (KSPSI) Jawa Barat melakukan aksi di depan Gedung Sate Bandung, Kamis, guna menolak penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jabar.

"Kami berharap Gubernur Jabar menolak upaya penangguhan UMK yang diajukan ratusan perusahaan. Kami menolak secara keras penangguhan UMK yang diajukan perusahaan," ujar Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto.

Menurut dia, kenaikan UMK tahun ini menjadi pengharapan para buruh guna pencapaian peningkatkan kesejahteraan kaum buruh.

Akan tetapi, kata dia, upaya peningkatan kesejahteraan terancam gagal mengingat sebanyak 312 perusahaan di Provinsi Jabar mengajukan penangguhan UMK.

"Dan jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK pada tahun ini menjadi sejarah baru karena pada tahun sebelum hanya berjumlah kurang dari 50 perusahaan saja setiap tahunnya yang mengajukan penangguhan," kata dia.

Dikatakannya, penangguhan yang dilakukan secara berjamaah itu terkesan janggal karena banyak perusahaan yang mampu namun memaksakan untuk mengajukan penangguhan.

"Kemudian, kami melihat pengajuan penangguhan juga seperti dipaksakan, karenabanyak pengajuan penangguhan yang tidak sesuai dengan syarat Keputusan 231/MEN/2003 tentang tata cara penangguhan," katanya.

Dijelaskannya, pada peraturan itu disebutkan perusahaan yang mengajukan penangguhan harus memiliki persetujuan dari kaum buruh.

"Selain itu, perusahaan juga mesti melapirkan audit keuangan selama dua tahun terakhir sebagai bukti ketidaksehatan keuangan perusahaan,"ujarnya.

Menurut dia, seharusnya setiap perusahaan bersikap transparan saat melakukan pengajuan penangguhan agar disetujui buruh dan juga perusahaan juga perlu memberikan gambaran prospek perusahaan ke depannya.

"Jadi penangguhan boleh tapi sesuai aturan namun meski ditangguhkan pun tidak ada jaminan buruh bakal tidak di PHK," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Gubernu Jabar Ahmad Heryawan untuk menolak penangguhan UMK yang tidak memiliki naskah kesepakatan dengan serikat pekerja/buruh.

"Kami juga meminta Gubernur Jabar menolak penangguhan pada perusahaan yang telah menangguhkan UMK pada tahun sebelumnya. Kami tidak ingin ada UMK yang turun," katanya. (ANTARA)

Dibaca : 161 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER