go green
Kamis, 18 September 2014 | 04:33 WIB

Pengenalan Konsep Pengawasan Berbasis Risiko Industri Keuangan Non-Bank

Sabtu, 26 Juli 2013 / laporan utama / otdanews.com

OTDANEWS.COM, Jakarta - Jumat, 26 Juli 2013 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan acara “Launching Penguatan Risk Based Supervision Industri Keuangan Non-Bank”. Dalam acara yang dihadiri oleh Dewan Komisioner OJK dan Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank ini, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK DR. Firdaus Djaelani, MA bertindak sebagai pembicara.

Dalam pembukaan pidato nya, Firdaus Djaelani mengatakan bahwa acara ini terselenggara untuk memperkenalkan konsep pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision yang akan diterapkan OJK ke industri keuangan non-bank. “Pengenalan konsep tersebut kepada pelaku industri perlu dilakukan sedini mungkin, sebagai salah satu langkah persiapan untuk menerapkan konsep tersebut,” ujarnya.

Beliau menjelaskan pula bahwa sebenarnya konsep risk-based supervision bukan merupakan ide baru di sektor keuangan. Konsep ini telah lama dikembangkan di negara-negara maju, dan penerapannya menjadi semakin populer terutama sejak terjadinya krisis keuangan pada tahun sembilan puluh akhir. “Salah satu bentuk awal penerapan dari risk-based supervision adalah penilaian kecukupan modal bagi bank atau perusahaan asuransi dengan menggunakan risk-based capital.” tambahnya.

Untuk pengawasan industri keuangan non-bank di Indonesia, Firdaus Djaelani menjelaskan, dapat dikatakan bahwa saat ini sedang berada pada masa transisi dari pengawasan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau compliance-based supervision, ke penerapan risk-based supervision. “Tentu saja tingkatan transisi tersebut berbeda-beda untuk perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun,” imbuhnya.

Selain itu, menurut lulusan Ball State University Indiana ini, sektor lain yang juga telah menerapkan sistem pengawasan berbasis resiko adalah perusahaan atau lembaga pembiayaan. “Namun, tentu saja, penerapan dari sistem pengawasan berbasis risiko tersebut disesuaikan dengan karakteristik perusahaan pembiayaan.” ujar Firdaus Djaelani.

Pada kesempatan ini juga pembicara mengungkapkan rasa bangga terhadap rekan-rekan pengawas dana pensiun. Karena beliau menilai mereka telah berada selangkah lebih maju daripada pengawas IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) lain terkait penerapan sistem pengawasan berbasis resiko.

Untuk menopang penerapan sistem pengawasan berbasis risiko, Firdaus Djaelani menilai yang harus disiapkan adalah teknologi informasi yang handal, sumber daya manusia, dan review atas kesiapan industri. Beliau menambahkan, setelah melalui diskusi intensif selama enam bulan, terbentuklah konsep Sistem Pengawasan Berbasis Risiko IKNB. “Sistem pengawasan tersebut merupakan penyempurnaan dari sistem pengawasan yang telah ada, dan akan mulai diterapkan pada tahun 2014.” paparnya.

Sistem Pengawasan Berbasis Risiko IKNB yang baru, terdiri dari dua komponen utama, yaitu Sistem Pemeringkatan Risiko atau SPR, dan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko atau SPBR. SPR merupakan alat untuk mengukur tingkat risiko, sedangkan SPBR memberikan kerangka kerja pengawasan, khususnya dalam menentukan strategi pengawasan. Pembicara menekankan bahwa Penerapan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko akan dinilai berhasil apabila dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko industri secara cepat dan akurat, sehingga pelaku industri dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir risiko tersebut.

Terakhir, pembicara berharap agar Sistem Pengawasan Berbasis Risiko yang akan diterapkan pada IKNB akan menjadi salah satu alat untuk mendorong terciptanya IKNB yang sehat dan akuntabel. “Saya mengajak kita semua, para pelaku industri keuangan non-bank untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita tersebut, sehingga industri keuangan non-bank dapat menjadi bench mark best practices di sektor jasa keuangan.” pungkasnya.

Dibaca : 501 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER