go green
Rabu, 24 September 2014 | 11:25 WIB

Meretas Percepatan Pembangunan Daerah (2)

Sabtu, 21 September 2012 / laporan utama
Meretas Percepatan Pembangunan Daerah (2)
Meretas Percepatan Pembangunan Daerah

 

Peluncuran MP3EI ditandai dengan dimulainya proyek-proyek groundbreaking yang pencanangannya akan dipusatkan pada empat lokasi, yaitu Sei Mangke Sumatera Utara, Cilegon Jawa Barat, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat dan Timika Papua. Kebijakan itu kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai terobosan strategis kerja sama dan kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan akademisi. Menurut Presiden, semua pihak harus melakukan percepatan dan perluasan pembangunan di enam koridor ekonomi di seluruh tanah air-Koridor Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Koridor Papua dan Kepulauan Maluku untuk mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing koridor. "Kita bangun industri unggulan di berbagai wilayah yang akan memperkuat struktur perekonomian domestik,"ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah, "Sejalan dengan komitmen yang tinggi, kita harus melanjutkan desentralisasi fiskal yang adil dan proporsional", paparnya. Presiden SBY menyampaikan lima penyakit yang membuat ekonomi Indonesia gagal dan meminta kepada jajarannya agar kelima penyakit ini diberantas. Pertama, birokrasi yang menghambat dan tidak sejalan. Kedua, sikap Pemda yang mempunyai kepentingan sendiri dan cenderung menghambat jalannya perekonomian khususnya nanti MP3EI ini. Ketiga, pengusaha atau investor yang ingkar janji terhadap komitmen investasinya. Keempat, adanya regulasi yang menghambat jalannya perekonomian dan tidak segera diperbaiki, dan Kelima adalah adanya kepentingan dan proses politik yang tidak sehat. MP3EI dirumuskan dengan semangat "Business as Not Usual". Semangat ini tercermin dalam tiga hal, yaitu:

1. MP3EI mengedepankan terobosan Strategi dan kebijakan. Titik berat pendekatannya pada solusi, bukan pada pendekatan masalah yang dihadapi.

2. MP3EI menitikberatkan pada percepatan transformasi Ekonomi dengan pendekatan peningkatan value added, mendorong investasi, mengintegrasikan sektoral dan regional, serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya.

3. MP3EI mendengarkan masukan dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan pemerintah daerah.

Sedikitnya ada tiga strategi utama yang dioperasionalisasikan dalam inisiatif strategi mewujudkan MP3EI ini. Ketiga strategi itu adalah, pertama adalah pengembangan potensi melalui 6 koridor ekonomi yang dilakukan dengan cara mendorong investasi BUMN, Swasta Nasional dan FDI dalam skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama. Penyelesaian berbagai hambatan akan diarahkan pada kegiatan ekonomi utama sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan realisasi investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di enam koridor ekonomi.


Berdasarkan potensi yang ada, maka sebaran sektor fokus dan kegiatan utama di setiap koridor ekonomi, diantaranya sebagai berikut:

1.  Sumatera : Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Besi-Baja, JSS

2.  Jawa : Industri Makanan Minuman, Tekstil, Permesinan, Transportasi, Perkapalan, Alutsista,     Telematika, Metropolitan Jadebotabek.

3. Kalimantan : Kelapa Sawit, Batu bara, Alumina/Bauksit, Migas, Perkayuan, Besi-Baja

4. Sulawesi : Pertanian Pangan, Kakao, Perikanan, Nikel, Migas

5. Bali NT : Pariwisata, Peternakan, Perikanan

6. Papua-Kep. Maluku : Food Estate, Tembaga, Peternakan, Perikanan, Migas, Nikel


Strategi kedua, memperkuat konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi kinerja sektor riil. Untuk itu akan ditetapkan jadwal penyelesaian masalah peraturan nasional dan infrastruktur utama nasional. 

Menurut laporan Menko Perekonomian, berdasarkan hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan, khususnya dunia usaha, teridentifikasi sejumlah regulasi dan perijinan yang memerlukan debottlenecking yang meliputi:

1. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang.

2. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik ditingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga.

3. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI (seperti Bea keluar beberapa komoditi).

4. Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan utama yang sesuai den gan strategi MP3EI.

5. Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepas tian perijinan.


Elemen Utama dari Strategi Kedua ini adalah menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman. Kemudian memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui inter-modal supply chain systems.

Selanjutnya adalah menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur & pelayanan dasar dalam menyebarkan manfaat pembangunan secara luas. (Pertumbuhan yang inklusif) Strategi ketiga, pengembangan Center of Excellence di setiap koridor ekonomi.


Dalam hal ini akan didorong pengembangan SDM dan IPTEK sesuai kebutuhan peningkatan daya saing. Percepatan transformasi inovasi dalam ekonomi yang dilakukan melalui:

1. Pengembangan modal manusia berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara terencana dan sistematis.

2. Memasukkan unsur Sistem Inovasi Nasional (SINAS) dan berbagai upaya transformasi inovasi dalam kegiatan ekonomi.


Sementara Inisiatif strategiknya meliputi lima poin, yakni: revitalisasi Puspitek sebagai Science and Technology Park, Pengembangan Industrial Park; Pembentukan kluster inovasi daerah untuk pemerataan pertumbuhan; Pengembangan industri strategis pendukung konektivitas; dan Penguatan aktor inovasi (SDM dan Inovasi).

Harapannya menjadi langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil ratarata sekitar 7-9 persen per tahun secara berkelanjutan. Untuk itu disusun MP3EI yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah ada. MP3EI tersebut disusun dengan mempertimbangkan prinsip- prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan pembangunan. Mengingat dalam satu dasawarsa, sejak tahun 1999 hingga 2009 kini Indonesia memiliki 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota.


"Perkembangan ini harus kita kendalikan, agar pada akhirnya prinsip penting dalam penyelenggaraan umum pemerintahdan pembangunan daerah dapat menjamin terwujudnya pelayanan publik yang efektif"


Perubahan ini membawa sejumlah konsekuensi yang serius dalam APBN, khususnya telah meningkatkan beban keuangan Negara. "Perkembangan ini harus kita kendalikan, agar pada akhirnya prinsip penting dalam penyelenggaraan umum pemerintah dan pembangunan daerah dapat menjamin terwujudnya pelayanan publik yang efektif," katanya.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah merumuskan Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia tahun 2010-2025 yang diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkuat integrasi bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Namun secara obyektif kita juga harus mengakui masih banyak terjadi di beberapa daerah penyelenggaraan otonomi daerah yang belum memenuhi tujuan yang diharapkan. Otonomi daerah hanya diartikan pada pilkada, pemekaran daerah, bagibagi jabatan dan kekuasaan sehingga tujuan otonomi daerah jadi terlupakan dengan isu-isu lainnya. ***


BACA SELENGKAPNYA DI MAJALAH OTDA - EDISI SPESIAL IDUL FITRI - AGUST - SEPT 2012

 

Dibaca : 557 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER